oleh

Ketua FBM : Memilukan Penjebolan Tembok Kraton Kartasura, Pemerintah Lamban Upayakan Penyelamatan Situs Cagar Budaya

LOKABALI.COM-Perpindahan Keraton Mataram Islam dari Plered ke Kartasura tak lepas karena adanya pemberontakan Trunajaya dimasa pemerintahan Sunan Amangkurat I. Saat dalam pelarian meminta bantuan ke Batavia, Sunan Amangkurat I wafat di perjalanan dan di makamkan di Tegalarum (1677).

Setelah wafat, Adipati Anom lantas menggantikan kedudukan Amangkurat I, menobatkan diri menjadi Sunan Amangkurat II.

Pasca pemberontakan Trunajaya selesai, Sunan Amangkurat II yang saat itu berada di Semarang, tidak berkenan kembali lagi ke Plered. Ia berkeinginan membuat keraton baru.

Tiga tempat di rujuk diantaranya, di daerah Tingkir, Logender dan Wonokerto.

Di Wonokerto kraton Mataram Islam kemudian di bangun hingga selesai pada hari Rabu Pon, 16 Ruwah 1603 tahun Alip / 11 September 1680.

Amangkurat II yang menginisiasi pembangunan keraton, kemudian menempati Keraton baru. Selanjutnya nama Wonokerto di ganti nama menjadi Kartasura Hadiningrat.

‘ Meski hanya berusia singkat, tetapi Keraton Kartasura meninggalkan banyak sejarah dan peradaban pada masanya ‘ Jelas Ketua Umum FBM, Dr.BRM Kusuma Putra, SH, MH dalam keteranganya.

Keterangan gambar : Ketua FBM dan Dewan Penyelamat Pelestari Seni Budaya, Dr. BRM Kusuma Putra, SH. MH saat menunjukan screnshot dari situs cagar budaya kemendikbud tentang status tembok bekas keraton kartasura sejak di daftarkan tahun 2015 sampai sekarang / Foto: Lokabali

Bekas bangunan Keraton Kartasura sekarang berada di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan kawasan dimana keraton kartasura berdiri, sekarang berubah menjadi Kecamatan Kartasura.

Dari bekas bangunan keraton kartasura yang masih tersisa sekarang hanya dinding cepuri, baluwarti, taman keraton di daerah gunung kunci, gedong piring, gedong obat dan beberapa sisa bangunan lainya.

Secara histori, keraton kartasura merupakan cikal bakal dari Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kasultanan Jogjakarta, Pura Pakualaman dan Pura Mangkunegaran.

Oleh karena itu, histori dan sejarah, baik benda ataupun perdabannya menjadi nilai sejarah yang harus di lindungi. Di lestarikan dan di jaga keberadaanya.

Pemerintah dan dinas terkait harus proaktif menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada, dengan cara menjadikan bangunan bekas Keraton Kartasura menjadi benda cagar budaya yang ditetapkan melalu surat keputusan dengan nomor register nasional oleh Kementerian terkait.

‘ Jangan sampai pemerintah abai dan lamban menyelamatkan bangunan bersejarah, hingga timbul kerusakan seperti yang terjadi di gedong obat Kartasura’ Jelas Kusuma mengkritisi peran pemerintah yang dinilainya lamban menyelamatkan benda benda bersejarah.

Terbukti sampai saat ini banyak benda dan bangunan bersejarah mangkrak, rusak, dan akhirnya hilang di curi orang. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka kita akan kehilangan sejarah beserta bukti peradabanya.

Pemerintah daerah tidak hanya harus memberikan edukasi kepada masyarakat di kawasan daerah cagar budaya, agar mereka paham keberadaan benda benda bersejarah yang harus di lindungi.

Akan tetapi Kementerian terkait juga harus dengan cepat melakukan penomoran atau register benda cagar budaya melalui surat penetapan, agar jelas status kesejarahanya.

Banyak benda dan bangunan bersejarah saat ini yang sudah di daftarkan ke dinas terkait, bertahun tahun statusnya masih saja verifikasi, belum jelas tindak lanjutnya.

Seperti halnya bangunan tembok keraton kartasura, sejak tahun 2015 sudah di daftarkan sebagai benda cagar budaya. Tetapi sampai terjadinya peristiwa penjebolan, Kementerian terkait belum juga memberikan penetapan dan nomor register nasional cagar budaya.

Meski di akui oleh Ketua Umum FBM yang juga Dewan Pemerhati Penyelamatan Seni Budaya Indonesia, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di terangkan, selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang di daftarkan, di lindungi dan di perlakukan sebagai cagar budaya.

Di lihat dari situs resmi cagarbudaya  Kemendikbud. go.id, sampai saat ini tembok keraton kartasura masih berstatus verifikasi sejak tanggal 16 Maret 2016, yang dulu di daftarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo ke BPCB pada tanggal 27 Mei 2015

Bahwa dengan status “verifikasi” dan belum adanya penetapan berupa SK dan Nomor Registrasi Cagar Budaya, status kraton kartasura belum jelas kepastian hukumnya sebagai cagar budaya.

Hal tersebut Kata Ketua FBM yang juga advokad Peradi, sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2022 TENTANG REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Pasal 1 angka (1) menjelaskan, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

‘ Jika kraton kartasura sebagai cagar budaya sudah memiliki kepastian hukum, maka segala pihak yang merusak dan/atau mencuri sebagian dan/atau seluruh bagian dari kraton kartasura tersebut jelas melanggar pasal 66 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan dapat dikenai sanksi pidana.

Sementara itu menyoal penyelamatan dan pelestarian benda cagar budaya, pemerintah seharusnya tidak itung itungan soal anggaran. Sebab nilai sejarah dan peradaban yang terkandung di dalam benda cagar budaya tidak hanya menjadi dasar ilmu pengetahuan dan sejarah, namun juga membuktikan kebesaran peradaban bangsa ini dari jaman ke jaman.

Oleh sebab itu, Dr. Kusuma Putra SH, MH menegaskan, peristiwa jebolnya tembok bekas bangunan keraton kartasura, merupakan kejadian yang sangat memilukan bagi penyelamatan cagar budaya di Indonesia.

Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat pelestari budaya, harus bersatu padu menyelamatkan benda dan bangunan yang di duga cagar budaya. Agar bangunan tersebut dapat di daftarkan segera mungkin dan di tetapkan statusnya.

‘ Untuk melindungi agar tidak terjadi peristiwa seperti jebolnya tembok bekas bangunan Keraton Kartasura ‘Tutup Kusuma dalam keteranganya. / Jk



Komentar

Berita Lain