oleh

Rakornas Kebudayaan Upaya Pembangunan Budaya masuk Prioritas Nasional

LOKABALI.COM – UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar arah pembangunan. Pembangunan berbasis budaya terus diupayakan masuk dalam prioritas nasional. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, pemerintah telah meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Indeks tersebut secara spesifik mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Penyusunan IPK mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO yaitu Culture Development Indicators (CDIs).

“Kemajuan suatu bangsa sebenarnya diukur dari kemajuan kebudayaannya,” kata Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Rabu (18/12/2019).

Rakornas kebudayaan yang diinisiasi oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud bertujuan menyamakan visi dan misi dalam membangun Indonesia melalui kebudayaan. Tujuan yang ingin dicapai yakni, program nasional kebudayaan bisa masuk APBD dan pemanfaatan dana desa untuk pemajuan kebudayaan.

Gubernur Bali Wayan Koster yang membuka acara itu memandang, salah satu elemen dasar yang dimiliki Indonesia adalah kebudayaan. Namun untuk menjalankannya dalam koridor regulasi, sampai sekarang belum pernah terwujud, bahkan sejak Indonesia merdeka.

Menurut Koster, kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia tidak dikelola secara serius. Padahal, kebudayaan menjadi kunci masa depan yang memiliki dampak luas, termasuk ekonomi.

“Budaya harus dipandang dari beberapa dimensi. Budaya bisa jadi nilai sumber kehidupan, membangun integritas moral yang berbasis nilai budaya,” jelas Koster dalam Rakornas Kebudayaan di Nusa Dua, Rabu, 18 Desember 2019.

Bahkan, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini menyatakan secara lugas, bahwa masa depan Indonesia adalah budaya. Sumber-sumber kebudayaan tidak pernah habis digali untuk diperbaharui, bernilai tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Ekonomi biru basisnya budaya. Jadi, masa depan Indonesia dalam jangka panjang, ditentukan ekonomi berbasis budaya. Ini akan jadi fenomena kedepan,” ujar Koster.

“Indonesia seharusnya punya menteri kebudayaan, tapi sekarang belum, mohon bersabar,” tambah Koster.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Nyoman Shuida mengatakan, proses pembangunan kebudayaan masuk dalam prioritas nasional bukan jalan yang mudah untuk ditempuh. Terlebih, pemajuan kebudayaan itu dibiayai oleh pemerintah.

“Tidak mudah untuk mendapatkan biaya dari kemenkeu dan menjadikan budaya jadi prioritas nasional. Tapi saat ini,
kebudayaan mulai jadi perhatian dan prioritas nasional,” kata Nyoman Shuida.

Rakornas yang diadakan selama empat hari tersebut, untuk melakukan sinkronisasi dari program yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwakilan 34 Provinsi di Indonesia hadir dalam acara itu. (Jeane)

Komentar

Berita Lain